Pekanbaru, Menanggapi isu yang kini kian santer beredar terkait permasalahan yang terjadi pada internal lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID) Riau Periode 2021-2024 . Mulai dari pemberian gaji pada Komisioner yang diduga jarang masuk kantor dan terindikasi terlilit hutang.
Aktivis mahasiswa Rezki Nur Ichsan menyoroti adanya kejanggalan dari lembaga KPID Riau. Beliau meminta komisi 1 DPRD Provinsi Riau perlu mengevaluasi secara Komprehensif atas kinerja lembaga KPID Riau termasuk para komisioner dan perangkat pendukung pelaksana teknis dan jajaran staf KPID Riau.
Rezki Sangat menyayangkan adanya pemberitaan mengenai Komisioner KPID Riau yang diduga terlilit utang dan jarang masuk kantor.
"Yang disayangkan itu, ketika tak masuk kantor tetapi tetap menerima gaji, hal ini patut dipertanyakan," sebutnya.
"Karena mereka dipilih bukan untuk duduk-duduk ngopi , melainkan ada tugas dan kewajiban yang harus di pertanggung jawabkan kepada publik secara transparan," tukasnya.
Sebagai lembaga yang didanai oleh APBD KPID Riau ini harusnya bisa lebih banyak melakukan koordinasi kegiatan dan inovasi pengawasan lembaga penyiaran publik.
Pada kenyataannya jangankan berbicara terkait dampak program yang baik, mengurusi satu anggota saja tak tuntas.
Artinya, peristiwa ini menggambarkan bahwa kondisi internal lembaga KPID Riau sedang mengalami masalah yang serius.
"Saya meminta dan mendesak Komisi 1 DPRD Riau untuk segera mengevaluasi seluruh kinerja KPID Riau serta melibatkan BPK dalam permasalahan ini, karena ini menyangkut penggunaan anggaran publik," tutupnya.
