Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

KUHP Baru Diskon Hukuman Koruptor, Firli: KPK Punya UU Sendiri

Kamis, 08 Desember 2022 | Desember 08, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-12-08T04:18:02Z



Jakarta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menuai banyak kontroversi, salah satunya soal diskon pidana seumur hidup jika koruptor berkelakuan baik. Merespons hal itu, KPK memastikan pihaknya tak bakal terpengaruh dalam menuntut terpidana korupsi.


Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan soal landasan hukum KPK dalam melakukan penegakan hukum, yakni Undang-Undang (UU) No. 30 tahun 2002 yang telah diubah dengan undang-Undang 19 tahun 2019. Lewat Pasal 14 dalam UU tersebut, Firli ingin memastikan bahwa KPK bekerja sesuai dengan aturannya sendiri dalam menangani perkara koruptor.


"KPK diberikan mandat di situ, dalam Pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan UU yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap UU tersebut, sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur UU ini," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Kamis (8/12/2022).


Oleh karena itu, Firli mengaku tak khawatir dengan adanya pasal-pasal kontroversial tersebut. Firli mengaku tak ambil pusing dengan aturan yang mendiskon penjara seumur hidup koruptor jika berkelakuan baik.


"Jadi kita tidak ada khawatir. Boleh saja, silakan ada UU, Pasal-pasal tertentu yang mengatur tentang, bisa yang disebut korupsi di KUHP," tegasnya.


Akan tetapi, dia ingin mengingatkan bahwa KPK memiliki Undang-Undang dan wewenang khusus. Serta, dia memastikan hal itu tidak akan mengganggu pemberantasan korupsi.


"Tetapi kita punya UU tersendiri tentang tindak pidana korupsi, dan itu kita punya kewenangan," tutup Firli.


Berikut bunyi Pasal 69 KUHP baru yang mengatur sunat vonis, seperti dikutip, Selasa (6/12):


1. Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

2. Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu yang bisa dipenjara seumur hidup adalah terpidana korupsi. Pasal 603 berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.


Berdasarkan catatan, berikut nama-nama terpidana korupsi yang dihukum penjara seumur hidup yang menghuni penjara saat ini:

1. Adrian Waworuntu, dihukum penjara seumur hidup karena membobol BNI lebih dari Rp 1 triliun.

2. Tedi Hernayedi, dihukum penjara seumur hidup karena sebagai Brigjen TNI membobol anggaran alutista TNI.

3. Akil Mochtar, dihukum penjara seumur hidup karena sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) korupsi perkara dengan menerima suap dari banyak pihak.

4. Benny Tjokorosaputra, dihukum penjara seumur hidup karena membobol Jiwasraya.
5. Heru Hdayat, dihukum penjara seumur hidup karena membobol Jiwasraya.



×
Berita Terbaru Update