Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Kejaksaan Rokan Hilir Gelar Sosialisasi Peningkatan Demokrasi Pemilu 2024 di Kecamatan Rimba Melintang

Sabtu, 03 Desember 2022 | Desember 03, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-12-02T19:25:18Z



Rimba Melintang, Kejaksaan Rokan Hilir bersama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar kegiatan penyuluhan peningkatan demokrasi bagi masyarakat di kecamatan Rimba Melintang, Jumat, 2/11/2022. 




Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) turut menggandeng pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir .




Kasi Intel Kejari Rohil Yogi Hendra SH. MH., menerangkan, tujuan dari kegiatan tersebut agar masyarakat yang ada di Kecamatan Rimba Melintang sebagai pemilih pemula pada tahun 2024 mempunyai wawasan yang utuh dan kesadaran terhadap pentingnya Pemilu sebagai pesta demokrasi, sehingga masyarakat yang ada di kecamatan ini benar-benar dengan kesadaran yang tinggi dapat menggunakan hak pilihnya.




Kejaksaan siap mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyukseskan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024 dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan hukum.


Selanjutnya, Kasi Intelijen Kejari Rohil Yogi Hendra SH. MH., menyampaikan, bahwa dibidang Intelijen akan mendukung dalam hal pengamanan, penerangan hukum dan penyuluhan hukum masyarakat serta turut mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.


Menurutnya, berdasarkan hasil mitigasi ada empat konsentrasi pencegahan yang meliputi hoaks atau berita bohong, politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), dan ketidaknetralan ASN, TNI, serta Polri.


"Empat konsentrasi pencegahan tersebut bisa dihadapi bersama pemangku kepentingan, salah satunya bersama-sama dengan Bawaslu," harapnya.


"Hoaks bisa menjadi potensi yang tinggi di pelaksanaan Pemilu 2024, maka perlu dilakukan mitigasi kerawanan," jelas Kasi Intel Kejari Rohil Yogi Hendra SH. MH. 


"Potensi ini tinggi," tambahnya. 


"Karena pemilih pemula tahun 2024 dapat menembus 50 persen yang artinya jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi ancaman bagi demokrasi," sambungnya.


"Lalu politik uang ini trennya tidak pernah turun, dia akan selalu bergerak maka ini jadi perhatian kami,” tegasnya.


Tidak hanya sampai di situ, Potensi pelanggaran netralitas baik ASN, TNI/Polri akan ada sehingga Kejaksaan melalui bidang Intelijen mengingatkan setiap pihak aparatur negara dapat bersikap netral dalam pemilu.


Kasi Intel Kejari Rohil Yogi Hendra SH. MH.  mengingatkan, agar masyarakat kecamatan Rimba Melintang jangan terbawa dalam politisasi identitas yang kerap memakai SARA menjadi alat kegaduhan.


Tantangan Pemilu 2024 adalah soal independensi, netralitas, dan integritas. Salah satu cara memastikan demokrasi ke depan aman, damai dan kondusif maka kolaborasi dan koordinasi antara Kejaksaan dan Bawaslu harus ditingkatkan sehingga apabila ditemukan pelanggaran pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maka dapat dilaporkan di Posko Pemilu Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, yang mana di posko nantinya tim akan mengkomunikasikan tentang perkembangan Pemilu di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.


"Posko pemilu juga menerima dan memantau pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilu sehingga temuan ataupun pengaduan masyarakat dapat dikoordinasikan dengan cepat bersama-sama di Sentra Gakkumdu," ujar Yogi.


"Tujuan Sentra Gakkumdu ini adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu dalam satu atap antara Bawaslu sebagai penerima informasi bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan secara terpadu, agar tercapainya penegakan hukum tindak pidana pemilu secara cepat,sederhana dan tidak memihak," tutup Kasi Intel kejari Rohil Yogi Hendra, S.H.,M.H.





rangga

sumber : penkum kejari rohil


×
Berita Terbaru Update