Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Kanwil Kemenkumham Riau Laksanakan Pengharmonisasian Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hilir

Senin, 24 Oktober 2022 | Oktober 24, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-10-24T05:54:43Z



Pekanbaru, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jahari Sitepu menyambut langsung kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir pada Ruang Pokja 2 Kanwil Kemenkumham Riau, Senin (24/10). 




Adapun agenda kunjungan yang dilaksanakan adalah untuk melaksanakan pengharmonisasian pembuatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Tata Tertib.




Maston selaku Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir didampingi oleh Basiran Nur Efendi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir beserta 8 (delapan) orang anggota DPRD Rokan Hilir dan 5 (lima) perwakilan sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir yang turut hadir pada rapat ini.




“Merupakan tugas dan fungsi dari Kanwil Kemenkumham Riau selaku perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan HAM dalam melaksanakan fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum di Daerah melalui Bidang Hukum. Kami bertekad memberikan pelayanan terbaik dalam hal membantu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum tanpa memungut biaya sama sekali, apabila ada anggota saya yang menagih biaya-biaya yang tidak sesuai SOP, laporkan saja kepada saya, akan segera saya tindaklanjuti!” tegas Jahari.




Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Farhan Nizar beserta tim perancang zonasi Rokan Hilir memberikan beberapa saran dan masukan dalam penyempurnaan rancangan peraturan DPRD yang tengah dipersiapkan.


“Pada dasarnya setiap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib harus disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya,” sebut Farhan.


Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi sebagai wadah untuk mengumpulkan informasi, kendala dan mencari solusi dalam penyempurnaan peraturan daerah agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat.


















































rangga

sumber : humas kanwil kemenkumham riau


×
Berita Terbaru Update