Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

IMKT Minta Kapolda Riau Panggil dan Periksa Oknum DPRD, Ini dia Orangnya

Rabu, 19 Oktober 2022 | Oktober 19, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-10-19T11:46:49Z



Kuansing, Menindak lanjuti aksi unjuk rasa IMKT Pekanbaru di Mapolda Riau pada (Senin, 17/10/2022) terkait dugaan kebun dalam kawasan hutan yang dimiliki dan dikelola oleh oknum pejabat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang bernama Solehuddin dan mengelola hasil kebun dalam kawasan hutan oleh koperasi Sumber Rezeki.


Kabid Lingkungan Hidup Zulfajri mengatakan kepada awak media, Kami minta kepada polda Riau segera panggil dan periksa oknum pejabat DPRD Kuansing yang bernama Solehuddin dan Kepala koperasi Sumber Rezeki yang dengan sadar memiliki dan mengelolah kebun dalam kawasan hutan, dimana oknum pejabat tersebut S mengakui dalam statement nya di salahsatu media Sabangmerouke.com bahwa dia memiliki kebun dalam kawasan hutan seluas 15 hektare dan dikelolah oleh koperasi Sumber Rezeki.


"Kami minta juga periksa kepala koperasi sumber rezeki yang mengelolah hasil kebun dalam kawasan hutan yang luasnya mencapai 300 Hektare, karena perlu dipertanyakan izin koperasinya sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi," tambahnya.


Lanjut Zulfajri, untuk diketahui berdasarkan undang-undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Bahwa, pelaku usaha perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan, dengan luasan skala tertentu atau pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.


Pelaku usaha perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan di atas 25 hektar wajib memiliki izin usaha perkebunan budidaya, atau IUP-B. Pelaku usaha yang melakukan pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan pengolahan atau IUP-P. Apabila pelaku usaha melakukan dua kegiatan tersebut sekaligus atau terintegrasi, cukup memiliki izin usaha perkebunan saja.


Syarat untuk memiliki izin usaha perkebunan diantaranya: harus memiliki izin lingkungan terlebih dahulu; kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana perkebunan. Ini diatur dalam pasal 45 ayat 1. Jadi kesimpulannya koperasi wajib mempunyai izin perkebunan.


"Pertanyaannya, bagaimana dengan kebun yang mengelolah hasil kebun dari kawasan hutan, dari mana datang izinnya? Tentu dinas perkebunan tidak mungkin mengeluarkan izin koperasi yang mengelolah hasil dari kawasan hutan, berarti illegal dong," ucap zulfajri.


"Kemudian yang paling kita sesalkan kenapa ada oknum pejabat DPRD yang seharusnya mensosialisasikan UU CIPTA KERJA NO 11/2020 kok malah berfikir seperti Mafia, sudah jelas kebun dalam kawasan hutan, malah dibeli, berarti ikut melegalkan perbuatan salah dong, alamakk," ujar zulfajri.


"Jadinya kita menduga menggunakan kekuasaan untuk mendukung perbuatan illegal kan? Untuk mendukung pemerintah dalam menerapkan kepastian usaha, kepastian pajak, dan kepastian hukum dengan cara menerapkan UU No 11 Tahun 2020 dan PP No 24 Tahun 2021 tentang kehutanan kita harap Kapolda Riau M.Iqbal sebagai penegak hukum bisa menjadikan ini atensi untuk implementasi UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 24/2021 Tentang Kehutanan. Kita berharap potensi lahan 1,7 Hektare kebun illegal dan potensi Rp 100 Triliun yang selama ini ntah perginya kemana, bisa diserap negara," tutup zulfajri.

































af

rls


×
Berita Terbaru Update