Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Perjanjian Elektronik Digital dan Perjanjian Secara Langsung yang di Tandatangani Oleh Kedua Belah Pihak Apakah Sama ? Sahkah Menurut Hukum ?

Kamis, 08 September 2022 | September 08, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-09-08T11:01:29Z



riaumetropos.com, Apa itu Perjanjian Elektronik?


Perjanjian yang dibuat berdasarkan elektronik digital/rekaman digital adalah perjanjian elektronik atau kontrak elektronik.


Apa yang dimaksud dengan perjanjian elektronik? Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik menurut UU ITE adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.[1]


Perjanjian elektronik dibuat apabila Anda melakukan transaksi elektronik atau perbuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.


Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan para pihak.[2]


Contoh kontrak elektronik adalah perjanjian antara peminjam dana dan pemberi dana dalam fintech lending atau peer to peer lending seperti pinjol, yang harus menggunakan perjanjian pendanaan dalam bentuk dokumen elektronik.[3]


Syarat Sah Perjanjian Elektronik


Menjawab pertanyaan tentang keabsahan perjanjian elektronik, maka pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata.


Empat syarat sah perjanjian tersebut meliputi:


1. Kesepakatan para pihak;


2. Kecakapan para pihak;


3. Objek yang spesifik atau suatu hal tertentu; dan


4. Sebab yang halal.


Secara lebih spesifik, PP 71/2019 mengatur syarat sah suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik antara lain:[4]


• Terdapat kesepakatan para pihak;


Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


• Terdapat hal tertentu; dan


Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.


Selain empat syarat tersebut, perjanjian elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.[5] Apabila kontrak elektronik menggunakan klausul baku, maka harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang klausul baku.[6]


Perjanjian atau kontrak elektronik juga paling sedikit harus memuat:[7]


1. Data identitas para pihak;


2. Objek dan spesifikasi;


3. Persyaratan transaksi elektronik;


4. Harga dan biaya;


5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;


6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika ada cacat tersembunyi; dan


7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.


Kontrak elektronik berdasarkan UU ITE merupakan alat bukti hukum yang sah, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[8]


Dalam hal ini termasuk juga perjanjian elektronik yang dapat dijadikan alat bukti elektronik di pengadilan jika terjadi sengketa di antara para pihak.


Berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan UU ITE sebagaimana diuraikan di atas, maka perjanjian elektronik atau kontrak elektronik sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian konvensional atau yang ditandatangani dan dihadiri para pihak secara langsung.


Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak.





Dasar Hukum:


•Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;


•Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;


•Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;


•Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.


•[1] Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)


•[2] Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”)


•[3] Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi


•[4] Pasal 46 ayat (2) PP 71/2019


•[5] Pasal 47 ayat (1) PP 71/2019


•[6] Pasal 47 ayat (2) PP 71/2019


•[7] Pasal 47 ayat (3) PP 71/2019


•[8] Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE






Salam Hormat,

Rangga Gautama, S.H., M.H.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel #kombow hukum ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman.

×
Berita Terbaru Update