Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Membunuh Begal, Bagaimana Pandangan dari Kacamata Hukum ?

Senin, 15 Agustus 2022 | Agustus 15, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-08-15T04:49:20Z



riaumetropos.com, Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum".

Lalu, bagaimana pandangan dari kacamata hukum soal 'Membunuh Begal' itu sendiri?

Apa Hukum Membunuh Begal?

Dalam hal ini, kita dapat berpatokan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Jadi, di dalam Pasal 49 KUHP itu menyebut bahwa kalau seseorang melakukan pembelaan darurat itu tidak dipidana".

Namun, pembelaan darurat yang dimaksud memiliki syarat-syarat atau batasan tertentu. Sehingga korban begal tidak bisa dipidana seperti : nyawa, harta benda dan kesusilaan.

Apa Bunyi Pasal 49 KUHP itu?

Pembelaan darurat tersebut terdapat dalam Pasal 49 KUHP, pembelaan diri dibagi menjadi dua yaitu :

  • Pembelaan Diri (Noodweer)
  • Pembelaan Diri Luar Biasa (Noodweer Excess)

Pasal 49 KUHP Ayat 1 (pembelaan diri) : Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Pasal 49 KUHP Ayat 2 (pembelaan diri luar biasa) : Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Maka Dalam pasal ini lah yang menjelaskan mengapa orang yang melawan begal tidak dipidana. Tapi dalam arti kata melawan yang dimaksud harus dengan seketika.

Bagaimana Pembelaan Darurat yang Dilakukan Seketika itu?

Pembelaan seketika yang dimaksud yakni, saat kondisi jiwa, harta benda, maupun kesusilaan terancam langsung melakukan perlawanan.

Artinya, saat terancam korban langsung seketika itu juga melawan. Bukan melawan nanti-nanti atau yang memukuli hingga tewas saat dia sudah tak berdaya.

Apa Alasan Tidak Boleh Memukul Begal Ketika Sudah Tertangkap

Pasal 49 KUHP itu bisa tak berlaku jika korban begal memukuli atau mengeroyok hingga meninggal dunia. Menurutnya, hal itu malah termasuk pelanggaran HAM.

"Misalkan, begal yang udah ketangkap masih hidup digebukin sampai mati, itu melanggar HAM, main hakim sendiri."

Bagaimana Jika Bertarung dengan Begal dan Begal Itu Tewas?

Ini yang dinamakan pembelaan yang dilakukan dengan seketika. Jika pertarungan keduanya mengakibatkan begal meninggal, masih termasuk dalam pembelaan darurat Tapi kalau sengaja membunuh begal itu tidak boleh.

Jadi, jika memenuhi pasal 49 KUHP, orang yang membela diri (dalam bertarung dengan begal) tidak dipidana.

Bolehkah Melawan Pakai Senjata, Sedangkan Begal Hanya Tangan Kosong?

Menyinggung soal melawan begal, di ingatkan untuk tidak melawan menggunakan senjata jika begal hanya dengan tangan kosong.

Tidak semua orang yang membunuh begal itu bisa diartikan membela diri.

Di pasal 49 KUHP juga, membela diri harus seimbang.

Mengapa Tidak Semua Orang Membunuh Begal Itu Disebut Membela Diri?

Alasannya, Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan darurat ini memiliki batasan yang tidak boleh dilewatkan atau ada syaratnya.

Batasan ini yang akan menegaskan tidak semua orang yang membunuh begal itu membela diri.

Batas-batas yang termasuk di dalam Pasal 49 KUHP:

1. Dilakukan pada Serangan yang Seketika

Serangan atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan harus bersifat mendadak dan seketika. Kejadian seperti ini menandakan kejadian serangan dengan pembelaan tidak terpaut oleh waktu yang lama. Hal ini dapat dikatakan berada di dalam batas pembelaan diri yang dimaafkan secara hukum.

2. Serangan Bersifat Melawan Hukum

Serangan yang ditujukan kepada seseorang harus berupa serangan yang melawan hukum ditujukan kepada tubuh, harta benda, dan kehormatan diri sendiri maupun orang lain.

3. Pembelaan Harus Dilakukan untuk Menghentikan Serangan

Batas pembelaan diri berikutnya adalah tindakan membela diri harus bertujuan untuk menghentikan serangan. Pembelaan juga harus seimbang dengan serangan yang dilakukan dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menghentikan serangan tersebut kecuali dengan membela diri.

Itulah batasan pembelaan diri yang dapat dibenarkan secara hukum.

Untuk diketahui, apabila terjadi pembunuhan (yang tidak termasuk membela diri), orang yang membunuh dapat dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Selain itu, syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal” (hal. 65-66), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.






Salam Hormat,

Rangga Gautama, S.H., M.H.



Seluruh informasi hukum yang ada di artikel #kombow hukum disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman.




×
Berita Terbaru Update