Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kanwil Kemenkumham Riau Gandeng Bappedalitbang Riau Bedah Data IPK-IKM

Sabtu, 30 Juli 2022 | Juli 30, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-07-30T04:02:47Z



PekanbaruKantor Wilayah Kemenkumham Riau terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Salah satu indikator tolak ukur penilaian adalah dengan menggunakan survey IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Dengan menggandeng narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Provinsi Riau, Gevisioner, bersama Kepala Bidang HAM, Mex Mahdi , dan pelaksana di Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Riau.

Hal tersebut dilaksanakan dalam rapat mengupas tuntas hasil dari pelaksanaan Survei IPK/IKM Triwulan II Periode April sampai dengan Juni Tahun 2022 melalui Rapat Pengolahan dan Analisa Data IPK-IKM TW II Tahun 2022.

“Survey IPK-IKM yang kita laksanan setiap bulan ini, terus kami lanjutkan secara maksimal dan seoptimal mungkin. Karena kita tahu hasil ini dijadikan barometer dalam menentukan tinggi atau rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan public” ucap Mex, Jumat (29/7/2022).

Selanjutnya, Gevisioner memaparkan data IPK-IKM dan Integritas hasil survei online pada bulan April s/d Juni 2022 dari aplikasi 3AS. Telihat dari hasil grafik mengalami penaikan dan penurunan terhadap pelaksanaan survey baik dari Kantor Wilayah maupun 29 Satuan kerja.

“Semoga kedepannya nilai hasil survey ini dapat terus mengalami peningkatan dan masyarakat juga paham akan dampak yang diberikan dari pengisian survey ini bagi instansi dalam meningkatkan pemberian layanan bagi masyarakat,” sebut Gevisioner.

Pelaksanaan survey IKM/IPK yang difasilitasi oleh Balitbang Kumham merupakan suatu kegiatan survey yang sangat bermanfaat untuk mengukur kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau serta menjadi dasar bagi UPT dan Kanwil di Kementerian Hukum dan HAM untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM.

×
Berita Terbaru Update