Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pesan Tokoh Masyarakat, Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Desa Di kecamatan Rimba Melintang Rohil, Jangan Ada Kepentingan Kelompok Dan Pribadi

Kamis, 16 Juni 2022 | Juni 16, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-06-16T07:08:19Z

 




Riaumetropos.com


Rokan Hilir,

Sengketa wilayah antara Desa Bantaian kecamatan Batu Hampar dan Desa Lengadai Hilir Kecamatan Rimba melintang kabupaten Rokan Hilir -Riau yang saat ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab)setempat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni, mempertemukan kedua pihak guna membicarakan soal penyelesaian sengketa wilayah tersebut.




Kamis, (7/11/2019) pernah adakan Rapat fasilitasi pertama batas administrasi antara desa Bantaian kecamatan batu hampar dan desa lengadai hilir kecamatan Rimba melintang dilantai empat bagian pemerintah dan otonomi daerah sekretaris daerah kabupaten rokan Hilir hanya dihadiri oleh camat Batu hampar, penghulu bantaian,Bpkeb dan tokoh masyarakat sedangkan kecamatan Rimba belintang Melintang tidak ada perwakilan yang menghadiri rapat agar dapat menerima hasil rapat.

Jum'at 27/5/2022 Bupati Afrizal sintong secara resmi adakan rapat pejabat pemerintah daearah Rohil tentang inventarisasi  lahan dan kebun masyarakat yang berada dikawasan hutan yang dihadiri kepala balai pemetaan kawasan hutan wilayah 19 yang diwakili oleh Plt kasi pemetaan Muhmad fadli serta polhut ahli madya direktorat pencegahan dan pengamanan hutan Arif widarto.

Kabupaten Rokan Hilir begitu banyak lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan yang selama ini perkebunan masyarakat sistemnya turun temurun.

Pendataan terus digesa hingga batas waktu 31 juli 2022,camat  dan datuk penghulu dapat menyelesaikannya dengan cepat.

Saat media ini mewancara penghulu Bantaian Raden Imam Buchori,ST dikediamannya mengatakan, "masyarakat bantaian diminta sabar menunggu keputusan pemerintah kabupaten.Terkait batas wilayah yang sudah beberapa kali pemerintah desa melakukan rapat koordinasi dengan desa lengadai hilir agar persoalan ini cepat selesai semoga dalam keputusan ini tidak ada yang dirugikan maka dari itu  saya mengajak masyarakat Bantian dapat memberikan dokumen untuk data pendukung disetiap wilayah yang kita anggap dulunya daerah bantaian, "pintanya.

Ditempat yang berbeda penghulu Lengadai Hilir SAIIRIN mengatakan, "terkait persoalan tapal batas desa bantaian dan desa lengadai hilir sudah kita lakukan langkah - langkah upaya penyelesaian, namun kita butuh waktu untuk menentukan, dan kita tetap melakukan musyawarah dan mupakat terhadap kedua tokoh masyarakat konon dulunya daerah ini sudah pernah melakukan pendataan namun saat ini belum putus secara hukum.

Lanjut kata penghulu lengadai hilir semua persoalan ini kita serahkan kepada pemeritah kabupaten  untuk memutuskannya, ungakapnya.

Desa bantaian kecamatan batu hampar dan Desa lengadai hilir kecamatan Rimba melintang yang dulunya banyak menyimpan nilai sejarah pada abad ke 18 sudah ada masyarakat menepati wilayah ini dengan dibuktikannya  makam Datuk Batu Hampar yang dikenal dari turun temurun, dan sungai kuing yang alirannya diantara dua bukit pematang batas bantaian dan lengadai di dokumen lama.

Agar batas wilayah  kedua desa dapat diselesaikan, masing masing desa dapat mengumpulkan dokumen serta dihadiri tokoh masyarakat, tokoh adat agar dapat mengembalikan jati diri kedua desa tersebut, yang selama ini membuat masyarakat saling mengklaim.

Desa bantaian dan desa lengadai hilir dulunya ada sungai kuing dan karektetisrik tanah pematang Batu Hampar tidak menyatu dengan tanah pematang lengadai  agar ini dibuat sebagai titik kordinat misalkan kata salah satu tokah masyarakat, agar pemerintah daerah turun menelusuri.

Salah satu titik kordinat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat bantaian sebagai pedoman.

1•53'27,699" N 100 • 57'24,151 E 83•E

1•53'9,15" N 100 • 57'13,341" E 75 •E

1•53'7,032"N 100 • 571,965"E 36•E

Sebelum adanya putusan dari pemerintah daerah batas wilayah kedua desa tersebut hendaknya tidak ada kepenting kelompok mau pun pribadi dan diajak kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam pedataan wilayah,bila ada temuan yang kiranya tidak sesuai dengan dokumen agar lakukan koordinasi semoga saat keputusan dibuat tidak saling merugikan kedua belah pihak.**









Ikang Fauzi.


×
Berita Terbaru Update